Bantuan ke Desa Gorontalo Diduga untuk Memilih Paslon Edi-Weng, Disinyalir Langgar Surat Edaran Kemendagri

MANGGARAI BARAT – Beredar foto pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Selasa (26/11/2024). Dari informasi yang diterima, bantuan diberikan ke warga secara perwakilan di Kantor Desa. Salah satu warga yang dirahasiakan identitasnya menyebut tiap warga menerima BLT sebesar Rp1,8 juta.
Bantuan diberikan secara simbolis di kantor desa. Sebanyak enam warga menerima penyerahan bantuan simbolis BLT tersebut. “Enam orang bagi bantuannya di kantor desa. Yang lain langsung antar kerumah warga. Nominal Rp1,8 juta pertiga bulan,” ujar sumber tersebut.
Pemberian bantuan ini diduga ada hubunganya untuk memenangkan pasangan nomor urut 02 Edistasius Endi-Yulianus Weng di Pilkada Manggarai Barat. Sebab dua tokoh ini merupakan bupati dan wakil bupati petahana di Manggarai Barat. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait bantuan tersebut.
Pemberian bantuan jelang pencoblosan pilkada sebenarnya sudah dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah (pemda) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (13/11/2024).
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto penyaluran bansos yang bersumber dari dana APBD saja yang ditunda sementara hingga Pilkada rampung pada 27 November 2024 mendatang.
Pihaknya sudah meneken surat larangan penyaluran bansos selama pilkada. Dia memastikan surat larangan penyaluran bansos tersebut telah diteken pada Rabu (13/11)

“Sampai tanggal 27 November,” kata dia dikutip dari CNN Indonesia.
Sebelumnya, pihak DPR melalui anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus menyerukan supaya bansos dari pemerintah daerah dihentikan sementara hingga Pilkada rampung.

Usulan itu disampaikan Deddy dalam rapat kerja di DPR bersama dengan sejumlah penjabat kepala daerah dan perwakilan Kemendagri, Senin (11/11) lalu.

FOKUS

“Kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal (setara),” kata Deddy.

Deddy berkeinginan gelaran Pilkada 2024 berjalan secara adil bagi semua pihak. Ia mengatakan jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan.

“Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita,” ujarnya. (pry)

Berkomentar dengan Akun Facebook
Add a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berlangganan Berita Terbaru Disini

Dengan menekan tombol Berlangganan, Anda mengonfirmasi bahwa Anda telah membaca dan menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat Ketentuan situs ini.
FOKUS